Indonesia resmi diangkat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) per 8 Januari 2026. Mandat ini dipegang selama satu tahun ke depan oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro.
Yang membuat jabatan ini semakin spesial, tahun 2026 juga bertepatan dengan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB sejak dibentuk pada 15 Maret 2006 silam. Momentum ini dapat dimafaatkan Indonesia untuk mendorong tata kelola HAM internasional yang lebih inklusif, konstruktif, dan berorientasi pada dialog dan kerja sama.
Apa Itu Dewan HAM PBB?
Dewan HAM PBB (bahasa Inggris: United Nations Human Rights Council/UNHRC) adalah badan antarpemerintah di bawah naungan PBB yang bertanggung jawab atas promosi perlindungan HAM di seluruh dunia. Dewan ini bertugas untuk membantu menangani situasi pelanggaran HAM dan merekomendasikan cara penyelesaiannya.
Didirikan pada 2006 oleh Majelis Umum, Dewan ini memiliki 47 anggota dari seluruh negara di dunia yang dipilih bergantian sesuai dengan kelompok regional. Masa jabatan Dewan tersebut adalah selama tiga tahun.
Sebagai informasi, kelompok regional Dewan HAM PBB dibangi menjadi lima, yakni negara-negara Afrika, Asia-Pasifik, Eropa Timur, Amerika Latin dan Karibia, serta Eropa Barat dan negara-negara lainnya.
Dewan HAM PBB menerapkan sistem keanggotaan bergilir sesuai dengan kelompok regional. Hal ini mencerminkan keragaman PBB sekaligus upaya untuk memberikan ruang yang adil dan rata bagi seluruh negara untuk dapat menyuarakan pelanggaran HAM yang terjadi.
Dewan HAM dipimpin oleh seseorang yang disebut Presiden Dewan. Selain itu, ada juga empat Wakil Presiden yang mewakili masing-masing regional.
Uniknya, beberapa negara pernah menentang pembentukan Dewan HAM PBB, salah satunya Amerika Serikat. Meskipun demikian, forum tetap menyepakati dibentuknya lembaga tersebut.
Tugas Presiden Dewan HAM PBB
Merangkum dari situs resmi UNHRC, di bawah ini adalah tugas Presiden Dewan HAM PBB:
- Mempimpin rapat Dewan;
- Mengusulkan kandidat ahli HAM (tenaga ahli dalam mekanisme spesial prosedur);
- Menunjuk ahli untuk badan investigasi yang kompeten dan netral;
- Menerima dan menanggapi komunikasi resmi;
- Membangun kepercayaaan dan penyuluhan.
Sebagai tambahan informasi, seluruh keputusan dan resolusi Dewan tidak bersifat hukum mengikat secara otomatis bagi negara. Namun, secara politik putusan dan resolusi itu bisa memberikan tekanan internasional agar seluruh negara mematuhi standar HAM dunia.
Di sisi lain, UNHCR juga bukan bagian dari lembaga pengadilan seperti Mahkamah Internasional (ICJ) atau Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Dewan ini berfungsi untuk memonitoring, membuka dialog, serta memberikan rekomendasi serta peninjauan atas pelanggaran HAM yang terjadi di negara anggota PBB.
Lika-liku Indonesia di Dewan HAM PBB
Sidharto Reza Suryodipuro, Presiden Dewan HAM PBB 2026 | Kemlu RI
Indonesia merupakan salah satu negara yang paling aktif menjadi anggota Dewan HAM. Sejauh ini, Indonesia sudah pernah menjabat sebagai anggota Dewan HAM sebanyak enam kali.
Lini masa keanggotaan Indonesia di Dewan HAM PBB, yaitu pada periode 2006-2007, 2007-2010, 2011-2014, 2015-2017, 2020-2022, dan 2024-2026. Di sisi lain, Indonesia juga pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Dewan HAM PBB sebanyak dua kali, yakni tahun 2009 dan tahun 2024.
Bahkan, sebelum Dewan HAM PBB dibentuk—dulunya masih menjadi Komisi Hak Asasi Manusia PBB—Indonesia pernah menjabat sebagai Ketua Komisi HAM itu di tahun 2005, sebelum akhirnya “bubar” dan diganti dengan Dewan HAM PBB pada 2006.
Bahkan, Indonesia pernah “memecahkan rekor” karena mendapatkan suara dukungan terbanyak untuk sebagai anggota Dewan HAM di kawasan Asia-Pasifik periode 2024-2026 dengan mengumpulkan 186 suara dari total 192. Jumlah ini lebih banyak dibanding negara satu kawasan lainnya, yaitu Kuwait (183 suara), Jepang (175 suara), dan Tiongkok (154 suara).
Ini artinya, bukan sekali dua kali saja Indonesia terlibat dan dipercaya oleh dunia untuk ikut berkontribusi dalam pemajuan dan perlindungan HAM dunia. Kepercayaan yang diberikan negara-negara lain kepada Indonesia menunjukkan konsistensi dan rekam jejak baik Indonesia selama ini.
Menyadur dari Kementerian Luar Negeri RI, kpemimpinan Indonesia sebagai Presiden HAM dirangkum dalam tema “A Precidency for All”. Tema tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat konsensus, meningkatkan efektivitas kerja Dewan, dan kredibilitas Dewan HAM PBB dalam sistem multilateral.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
