Suasana siang di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang mendadak berubah mencekam pada Minggu, 8 Maret 2026. Gunungan sampah setinggi sekitar 50 meter di Zona IV tiba-tiba longsor tanpa peringatan. Longsoran itu menelan truk sampah, warung sederhana, dan orang-orang yang sedang bekerja di sekitarnya. Dalam hitungan menit, kawasan yang sehari-hari dipenuhi bau menyengat berubah menjadi lokasi bencana. Kepanikan langsung menyebar di antara pekerja, pemulung, dan sopir truk yang berada di area tersebut.
Tim penyelamat segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Jakarta, Akhmad Rizkiansyah, menjelaskan proses pencarian korban berlangsung hingga malam hari. Hingga keesokan harinya, beberapa korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan. Sebagian korban dinyatakan meninggal dunia, sementara beberapa lainnya sempat dilaporkan hilang dan terus dicari oleh petugas.
Bagi banyak orang, longsor di Bantargebang bukan kejadian yang benar-benar mengejutkan. Catatan menunjukkan tragedi serupa telah berulang dalam dua dekade terakhir. Pada 2003 longsor sampah menimbun kawasan di sekitar permukiman warga. Pada 2006 runtuhnya zona penimbunan kembali menelan korban jiwa di kalangan pemulung. Polanya hampir selalu sama dari waktu ke waktu. Sampah terus menumpuk, gunungan semakin tinggi, lalu risiko berubah menjadi bencana yang merenggut nyawa.
Situasi ini sebenarnya sudah lama diperingatkan oleh berbagai pihak. Kompas (24/2/2024) menyampaikan bahwa volume sampah Jakarta yang terus meningkat membuat kapasitas TPST Bantargebang semakin kritis. Tempat pembuangan tersebut menerima ribuan ton sampah setiap hari dari ibu kota. Ketika pengolahan sampah tidak berkembang secepat peningkatan volumenya, penumpukan menjadi tidak terhindarkan. Gunungan sampah akhirnya tumbuh seperti bukit buatan yang terus meninggi dari tahun ke tahun.
Kota yang Mengubur Masalahnya Sendiri
Tekanan volume sampah yang terus meningkat. Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menunjukkan timbulan sampah ibu kota mencapai lebih dari 7.800 ton setiap hari. Sebagian besar sampah itu berakhir di Bantargebang yang secara administratif berada di wilayah Kota Bekasi. Kapasitas tempat pembuangan tersebut sebenarnya sudah mendekati batas maksimal. Ketika sampah terus ditimbun tanpa pengolahan memadai, stabilitas gunungan menjadi rapuh dan berbahaya. Dalam kondisi tertentu, longsor hanya menunggu waktu.
Persoalan ini bukan sekadar soal jumlah sampah. Sistem pengelolaannya juga masih bermasalah. Selama puluhan tahun pendekatan yang digunakan bertumpu pada pola kumpul, angkut, lalu buang ke tempat pembuangan akhir. Skema ini memang praktis, tetapi tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Laporan What a Waste 2.0 dari World Bank (Kaza, Yao, Bhada-Tata, 2018) mengingatkan bahwa kota-kota besar di dunia berisiko menghadapi krisis lingkungan jika hanya mengandalkan penimbunan sampah. Tanpa pengurangan sejak dari sumber, tempat pembuangan akhir akan terus menghadapi tekanan yang semakin berat.
Perubahan gaya hidup masyarakat kota turut memperparah keadaan. Konsumsi barang meningkat tajam seiring pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi. Produk sekali pakai menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sampah plastik terus bertambah dari tahun ke tahun, sementara sistem daur ulang berkembang jauh lebih lambat. Kompas (12/7/2023) dalam artikel “Darurat Sampah Jakarta Butuh Terobosan Sistemik” menegaskan bahwa pengurangan sampah dari sumber masih menjadi tantangan terbesar di ibu kota. Tanpa perubahan kebijakan dan perilaku, tempat pembuangan akhir akan berubah menjadi bom waktu lingkungan.
Kritik terhadap sistem lama juga datang dari kalangan ekonom lingkungan. Organisasi OECD dalam laporan Municipal Waste Management and the Circular Economy (2019) menilai tarif sampah yang seragam justru mendorong perilaku boros. Warga membayar retribusi dengan jumlah sama, berapa pun sampah yang mereka hasilkan. Sistem seperti ini tidak memberi insentif nyata untuk mengurangi sampah. Akibatnya volume limbah terus meningkat tanpa kendali. Kota pada akhirnya hanya memindahkan masalah dari rumah tangga ke tempat pembuangan akhir.
Belajar dari Kota yang Berhasil Berubah
Sejumlah negara sebenarnya telah keluar dari jebakan krisis sampah melalui reformasi kebijakan yang serius. Swiss sering dijadikan contoh penting dalam pengelolaan limbah perkotaan. Negara ini menerapkan prinsip polluter pays melalui Swiss Environmental Protection Act sejak 1983. Warga membayar sesuai jumlah sampah yang mereka buang setiap hari. Kantong sampah resmi dijual dengan harga tertentu sehingga volume sampah langsung berkaitan dengan biaya yang harus ditanggung masyarakat.
Pendekatan tersebut terbukti efektif mengubah perilaku masyarakat. Warga terdorong memilah sampah sejak dari rumah. Sampah organik, plastik, kaca, kertas, dan logam dipisahkan secara ketat. Menurut laporan Waste Management in Switzerland dari Federal Office for the Environment (2022), tingkat daur ulang di negara itu kini mencapai lebih dari 50 persen. Beberapa jenis material bahkan mendekati 90 persen tingkat pemanfaatan kembali. Sistem ekonomi sederhana mampu mengubah kebiasaan masyarakat secara signifikan.
Selain perubahan perilaku, teknologi juga memainkan peran penting dalam pengelolaan sampah modern. Denmark mengembangkan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi yang dikenal luas di dunia. Salah satu contoh paling terkenal adalah fasilitas CopenHill di Copenhagen. Pabrik ini mengolah sampah residu menjadi listrik bagi puluhan ribu rumah tangga. Laporan Waste to Energy in Denmark (State of Green, 2020) menyebut teknologi tersebut mampu mengurangi ketergantungan pada tempat pembuangan akhir.
Namun teknologi bukan solusi tunggal bagi persoalan sampah. Pengolahan modern tetap menempatkan pengurangan limbah sebagai prioritas utama. Daur ulang dan pemilahan di sumber harus menjadi fondasi sistem pengelolaan. Tanpa langkah tersebut, teknologi hanya memindahkan masalah ke bentuk lain. Sampah tetap menumpuk, hanya dengan metode penanganan yang berbeda.
Indonesia sebenarnya sudah memiliki kerangka hukum yang cukup jelas. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menegaskan pentingnya pengurangan dan penanganan limbah secara terpadu. Regulasi ini menuntut keterlibatan pemerintah, produsen, dan masyarakat. Namun implementasinya sering berjalan lambat di lapangan. Koordinasi antarlembaga masih lemah, sementara perubahan perilaku masyarakat belum terjadi secara luas.
Tragedi di Bantargebang seharusnya menjadi peringatan keras bagi semua pihak. Sampah bukan sekadar urusan kebersihan kota. Ia menyangkut keselamatan manusia, kesehatan lingkungan, dan masa depan kualitas hidup masyarakat. Jika sistem pengelolaan tidak berubah secara mendasar, bencana serupa akan terus berulang. Gunungan sampah akan terus tumbuh, sementara risiko semakin besar.
Lalu, siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas gunung sampah itu? Pemerintah memegang kewenangan regulasi dan pengelolaan. Industri menghasilkan produk dengan kemasan sekali pakai dalam jumlah besar. Warga juga berperan sebagai penghasil sampah setiap hari. Tanggung jawabnya tidak bisa ditimpakan kepada satu pihak saja. Tragedi Bantargebang menunjukkan bahwa kelalaian bersama dapat berujung pada kehilangan nyawa.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
