Di tengah pesatnya perkembangan industri game digital, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Komdigi) menghadirkan Indonesia Game Rating System (IGRS) sebagai upaya untuk melindungi anak dari paparan konten yang tidak sesuai usia. Di atas kertas, kebijakan ini tampak ideal, karena dapat memberikan panduan bagi orang tua sekaligus membangun ekosistem digital yang lebih aman.
Namun, realitas di lapangan justru berkata sebaliknya. Pada pelaksanaannya, terdapat kontroversi mengenai IGRS yang mencuat ketika sistem ini mulai muncul di platform distribusi digital global seperti Steam. Alih-alih memberikan kejelasan, rating yang ditampilkan justru memicu kebingungan para pengguna.
Game-game yang relatif aman dan ringan seperti space of the bound bisa diberi label usia tinggi, sementara game-game dengan konten kekerasan dan seksual justru mendapat klasifikasi yang rendah. Dari pihak pemerintah sendiri mengakui adanya ketidaksesuaian antara rating dengan konten aktual, hingga akhirnya melakukan investigasi mendalam terhadap sistem tersebut.
Lebih jauh lagi, kehadiran label IGRS di platform global seperti Steam justru menyingkap persoalan yang lebih mendasar, yaitu belum adanya sinkronisasi dengan standar internasional. Di saat lembaga seperti Entertainment Software Rating Board (ESRB) di Amerika Serikat dan Pan European Game Information (PEGI) di Eropa telah memiliki metodologi penilaian yang transparan dan teruji, IGRS masih belum menunjukkan standar yang setara, baik dari sisi akurasi maupun kredibilitas.
Persoalan ini bahkan tidak berhenti pada ketidaksesuaian rating. Menurut laporan Bloomberg Technoz (2026), dalam praktiknya, sistem klasifikasi yang diterapkan di Steam masih bergantung pada mekanisme self-declaration, di mana pengembang mengisi sendiri kategori konten tanpa proses verifikasi yang menyeluruh. Akibatnya, sejak awal akurasi rating sudah berada pada posisi yang rentan untuk dipertanyakan.
Lebih menariknya, sebagian dari temuan awal justru datang bukan dari institusi resmi, melainkan dari komunitas gamer. Menurut laporan Detik Inet (2026) dan media game Gamebrott melaporkan bahwa seorang pengguna Reddit bernama “Me_Finity” berhasil menemukan akses terhadap email developer dan materi internal game saat mencoba membuat frontend alternatif untuk situs IGRS.
Pengguna Reddit tersebut juga dilaporkan mampu mengidentifikasi berbagai kejanggalan dalam sistem rating IGRS, termasuk indikasi bahwa data klasifikasi yang digunakan belum sepenuhnya diverifikasi dan masih bersifat deklaratif.
Fenomena ini menunjukkan satu hal penting, bahwa sistem yang seharusnya diawasi secara ketat oleh negara justru lebih dulu “dibongkar” oleh publik.
Ini bukan sekadar ironi ini alarm. IGRS pada dasarnya adalah kebijakan yang lahir dari niat baik. Sejak awal, sistem ini memang dirancang untuk menjadi panduan bagi masyarakat dalam memilih game yang sesuai usia, sekaligus melindungi anak dari konten berbahaya.
Namun, kebijakan publik tidak diukur dari niatnya, melainkan dari dampaknya. Akibatnya, alih-alih menjadi panduan bagi orang tua maupun gamer, IGRS berisiko menjadi sekadar label administratif yang diabaikan. Dalam konteks perlindungan anak, kondisi ini tentu berbahaya. Sistem klasifikasi yang tidak akurat dapat menciptakan rasa aman yang semu bagi orang tua, sekaligus membuka celah bagi anak untuk mengakses konten yang tidak sesuai.
Masalah ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan menghadirkan kebijakan saja. Yang dibutuhkan adalah sistem yang benar-benar bekerja, jika sistem bekerja tanpa akurasi, transparansi, dan konsistensi, maka IGRS hanya akan menjadi simbol bukan solusi.
Lalu apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi ini? Pertama, pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam proses penilaian game. Pihak publik berhak mengetahui bagaimana sebuah game dapat diklasifikasikan. Kedua, perlu adanya integrasi atau setidaknya penyesuaian dengan standar internasional agar tidak terjadi perbedaan penilaian yang mencolok. Ketiga, penguatan pengawasan dan evaluasi berkala menjadi kunci agar sistem ini tidak berhenti sebagai proyek administratif saja.
Pada akhirnya, keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak ditentukan oleh seberapa baik kebijakan itu dirancang, tetapi seberapa efektif ia dijalankan. IGRS memiliki potensi yang besar sebagai instrumen perlindungan anak di era digital ini. Namun tanpa perbaikan serius, ia hanya akan menjadi contoh lain dari kebijakan yang tampak baik di permukaan saja, tetapi rapuh dalam pelaksanaan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
