Harga pangan hampir selalu menjadi perhatian masyarakat. Ketika harga beras naik, daya beli masyarakat langsung tertekan titik saat harga cabai atau bawang melonjak, keluhan bermunculan di berbagai daerah. Sebaliknya ketika musim panen tiba dan harga hasil pertanian turun drastis petani justru menjadi pihak yang paling dirugikan titik kondisi seperti ini terus berulang dari tahun ke tahun dan seolah menjadi persoalan yang belum benar-benar menemukan jalan keluar.
Pemerintah sebenarnya telah menempuh berbagai langkah untuk menjaga kestabilan harga pangan titik melalui APBN anggaran dialokasikan untuk mendukung Program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Gerakan Pangan Murah, bantuan pangan, hingga penyerapan gabah petani oleh perum BULOG. Langkah tersebut menunjukkan bahwa negara tidak tinggal diam ketika terjadi gejolak harga. Bahkan, Badan Pangan Nasional menyebutkan bahwa berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga inflasi pangan agar tetap terkendali.
Meski demikian, pertanyaan yang layak diajukan adalah, mengapa gejolak harga pangan masih terus terjadi? Hampir setiap memasuki hari besar keagamaan atau ketika cuaca mengganggu produksi, harga sejumlah komoditas kembali mengalami kenaikan. Di sisi lain, ketika panen berlangsung serentak, harga di tingkat petani justru jatuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan harga pangan bukan hanya soal kurangnya intervensi pemerintah, tetapi juga menyangkut sistem produksi dan distribusi yang belum berjalan secara optimal.
Menurut saya, kebijakan fiskal selama ini masih lebih banyak berfungsi sebagai "pemadam kebakaran". Pemerintah bergerak cepat ketika harga mulai melonjak melalui operasi pasar atau bantuan pangan. Langkah tersebut memang penting untuk melindungi daya beli masyarakat, tetapi sifatnya cenderung sementara. Setelah intervensi selesai, harga kembali dipengaruhi oleh persoalan yang sama, seperti pasokan yang terbatas, distribusi yang terhambat, atau biaya logistik yang tinggi.
Persoalan distribusi menjadi salah satu titik lemah yang perlu mendapat perhatian lebih serius. Indonesia memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik geografis yang berbeda-beda. Akibatnya, biaya pengangkutan pangan masih cukup tinggi, terutama menuju daerah-daerah tertentu. Tidak mengherankan apabila harga yang diterima petani sering kali jauh lebih rendah dibandingkan harga yang dibayar konsumen. Selisih tersebut bukan semata-mata karena keuntungan pedagang, tetapi juga dipengaruhi oleh panjangnya rantai distribusi dan tingginya biaya logistik.
Karena itu, kebijakan fiskal seharusnya tidak berhenti pada upaya menekan harga ketika gejolak sudah terjadi. Anggaran negara perlu diarahkan lebih besar untuk memperkuat fondasi sektor pertanian, mulai dari pembangunan irigasi, penyediaan gudang penyimpanan hasil panen, perbaikan jalan menuju sentra produksi, hingga penguatan sistem logistik pangan. Langkah-langkah tersebut mungkin tidak memberikan hasil secara instan, tetapi akan lebih efektif dalam mencegah gejolak harga di masa mendatang.
Hal lain yang tidak boleh diabaikan adalah kesejahteraan petani. Dalam banyak kasus, fokus pemerintah lebih tertuju pada menjaga harga agar tetap terjangkau bagi konsumen. Padahal, petani juga membutuhkan kepastian harga agar tetap memperoleh keuntungan yang layak. Jika hasil panen terus dihargai di bawah biaya produksi, bukan tidak mungkin semakin banyak petani yang meninggalkan sektor pertanian. Dampaknya tentu tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan Indonesia dalam jangka panjang.
Kebijakan fiskal seharusnya mampu menghadirkan keseimbangan. Konsumen membutuhkan harga yang terjangkau, sementara petani memerlukan harga yang memberikan keuntungan. Kedua kepentingan tersebut tidak boleh dipertentangkan karena keduanya sama-sama penting. Stabilitas harga pangan bukan berarti harga harus selalu murah, melainkan berada pada tingkat yang wajar sehingga masyarakat tetap mampu membeli kebutuhan pokok tanpa mengorbankan kesejahteraan petani.
Sudah saatnya pemerintah memandang stabilisasi harga pangan sebagai agenda jangka panjang, bukan sekadar respons terhadap kenaikan harga yang bersifat musiman. APBN semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat sistem pangan nasional dari hulu hingga hilir. Jika pembenahan dilakukan secara konsisten, gejolak harga yang selama ini berulang setiap tahun tidak lagi menjadi persoalan yang terus diwariskan kepada masyarakat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
