Peluncuran Jakarta Film Commission (JFC) menjadi salah satu langkah strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat industri kreatif di Jakarta. JFC hadir sebagai layanan terpadu yang dirancang untuk mempermudah proses produksi film melalui sistem one stop film service. Kehadirannya membawa harapan baru bagi para pelaku industri perfilman yang selama ini masih menghadapi proses perizinan yang tersebar di berbagai instansi.
Film memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekadar menjadi media hiburan. Di balik satu judul film, terdapat rantai ekonomi yang melibatkan banyak sektor. Aktivitas ini menciptakan perputaran ekonomi yang memberikan manfaat bagi banyak pihak. Semakin banyak produksi yang berlangsung, semakin besar pula peluang terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya aktivitas ekonomi lokal.
Potensi Jakarta sebagai lokasi produksi film sebenarnya sudah terbentuk sejak lama. Keragaman lanskap kota memberikan banyak pilihan latar yang mampu mendukung berbagai kebutuhan cerita. Permasalahannya selama ini masih terletak pada bagaimana proses produksinya dapat berlangsung dengan lebih mudah dan terkoordinir.
Salah satu persoalan yang cukup sering dihadapi pelaku industri kreatif adalah panjangnya proses administrasi yang harus dilalui ketika akan melakukan syuting di ruang publik atau aset pemerintah. Setiap lokasi memiliki prosedur yang berbeda sehingga proses persiapan produksi membutuhkan waktu yang lebih lama. Kondisi ini memengaruhi efisiensi biaya dan jadwal produksi sehingga kemudahan layanan menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan lokasi syuting.
Melalui Jakarta Film Commission, Pemprov DKI Jakarta berusaha menjawab kebutuhan tersebut. JFC menyediakan layanan yang menghubungkan berbagai kebutuhan produksi dalam satu pintu. Layanan ini mencakup pendampingan proses perizinan, penyediaan informasi lokasi syuting, koordinasi dengan perangkat daerah, hingga akses terhadap berbagai layanan pendukung produksi.
Peluncuran JFC turut diperkuat dengan platform Filming in Jakarta. Platform ini menyediakan informasi mengenai berbagai lokasi yang dapat digunakan untuk produksi film, lengkap dengan fasilitas pendukung yang dibutuhkan. Kehadirannya diharapkan mempermudah pelaku industri film, baik dari dalam maupun luar negeri, dalam memperoleh informasi sekaligus kepastian layanan selama proses produksi di Jakarta.
Selain itu, melalui Keputusan Gubernur Nomor 531 Tahun 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan keringanan pokok Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk tontonan film nasional sebagai bentuk dukungan terhadap industri perfilman.
Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai melihat industri film sebagai bagian dari perjalanan Jakarta menuju statusnya sebagai kota Global. Ketika proses produksi menjadi lebih sederhana, peluang masuknya investasi di sektor audiovisual juga semakin besar. Rumah produksi akan memiliki lebih banyak pilihan lokasi dengan dukungan layanan yang jelas.
Jakarta kini mulai menempuh langkah yang sama dengan berbagai kota di dunia yang lebih dahulu membangun ekosistem perfilman melalui kehadiran film commission. Misalnya, Mayor's Office of Media and Entertainment (MOME) New York, Busan Film Commission (BFC), atau Screen New South Wales, Sydney. Lembaga-lembaga tersebut sama fungsinya sebagai jembatan antara pemerintah dengan industri perfilman. Kehadirannya dinilai mampu meningkatkan jumlah produksi, investasi, hingga memperkenalkan destinasi wisata, sekaligus memperkuat citra kota melalui karya sebuah film.
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta sudah mempelajari praktik tersebut melalui kerja sama dengan Kota Cannes, Prancis. Selama 79 tahun, Cannes berhasil membangun identitas sebagai kota perfilman dan penyelenggara event internasional. Dampaknya terlihat dari penyelenggaraan Cannes Film Festival yang mampu menarik sekitar 45.000 peserta setiap tahun dan menghasilkan perputaran ekonomi sekitar 216 juta euro atau setara Rp4,4 triliun hanya dalam 12 hari.
Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa industri film dapat berkembang menjadi penggerak ekonomi. Melalui Jakarta Film Commission, Jakarta mulai membangun fondasi menuju arah yang sama, tentang menjadikan industri perfilman sebagai salah satu wadah pertumbuhan ekonomi Jakarta yang mampu menarik investasi, memperluas pasar kreatif, dan meningkatkan daya saing Jakarta di tingkat internasional.
Mendirikan sebuah film commission tentu jauh lebih mudah daripada membangun kepercayaan industri terhadap layanan yang diberikan. Kepercayaan itu akan tumbuh ketika para sineas benar-benar merasakan proses yang lebih sederhana dan koordinasi yang lebih jelas. Setiap proses produksi pasti melibatkan banyak pihak sehingga sinkronisasi menjadi hal yang penting.
Setiap film lahir dari sebuah cerita. Begitu pula dengan Jakarta yang kini memulai langkah baru dalam mendukung pertumbuhan industri perfilman. Kehadiran Jakarta Film Commission menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem yang lebih terbuka bagi para sineas. Selanjutnya, konsistensi dalam menghadirkan kebijakan yang mendukung industri perfilman perlu dijaga agar Jakarta dapat terus berkembang sebagai kota sinema.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
