Tren perpindahan kewarganegaraan di kalangan generasi muda Indonesia menjadi sorotan. Fenomena pelepasan status Warga Negara Indonesia (WNI) ini memicu kekhawatiran terjadinya brain drain atau kondisi di mana sumber daya manusia (SDM) berkualitas tinggi bermigrasi ke luar negeri, yang dalam jangka panjang berpotensi menggerus daya saing bangsa di kancah global.
Merujuk pada data Kementerian Hukum, tercatat hampir 8.000 WNI mengajukan permohonan pelepasan kewarganegaraan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi fenomena ini, mulai dari pernikahan dengan warga negara asing, pemenuhan jenjang pendidikan, hingga peluang karier yang dinilai lebih menjanjikan di negeri orang.
Semangat Nasionalisme Saja Tak Cukup
Menyikapi hal ini, Dosen Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Dian Azmawati, S.IP., M.A., dalam keterangannya di umy.ac.id menegaskan bahwa pemerintah perlu mengambil langkah progresif.
Ia menggarisbawahi bahwa penanaman semangat nasionalisme tak lagi cukup jika tidak dibarengi dengan jaminan ruang tumbuh dan kepastian masa depan yang jelas di dalam negeri. Oleh karena itu, perlu ada sistem di dalam negeri yang bisa memastikan para talenta berbakat ini bisa berkembang.
“Kalau kita ingin mencegah brain drain, pemerintah tidak bisa hanya diam. Harus ada sistem yang dibangun supaya anak-anak muda yang memiliki kemampuan luar biasa tetap memilih Indonesia sebagai tempat berkarya. Mereka membutuhkan kesempatan untuk berkembang, memperoleh pekerjaan yang layak, serta melihat bahwa masa depan mereka memang ada di negara ini,” ujar Dian.
Tak hanya itu, Dian juga menyoroti aspek akuntabilitas dari investasi besar yang telah dikeluarkan negara untuk mendidik talenta-talenta terbaiknya. Menurutnya, ada urgensi tersendiri untuk memastikan para penerima beasiswa publik memberikan kontribusi balik yang konkret bagi tanah air.
“Kalau seseorang memperoleh beasiswa dari negara, berarti ada tanggung jawab moral untuk kembali dan mengabdikan ilmu yang diperoleh. Dana pendidikan itu berasal dari rakyat sehingga hasilnya juga semestinya kembali dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.
Guna mengoptimalkan hal tersebut, ia mendorong adanya komitmen serta regulasi yang jauh lebih tegas dan terukur bagi para alumni beasiswa negara pascapenyelesaian studi mereka.
PR Pemerintah untuk Ciptakan Iklim Dalam Negeri yang “Kondusif”
Lebih lanjut, Dian mengingatkan bahwa alasan utama untuk menahan talenta terbaik agar tetap menetap adalah iklim domestik yang kondusif. Hal ini mencakup kemudahan regulasi, dukungan penuh terhadap inovasi, ketersediaan lapangan kerja, serta penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai pilar penyerap tenaga kerja terbesar.
Kebijakan pemerintah di masa depan diharapkan dapat memposisikan diri sebagai fasilitator yang suportif, bukan justru menjadi birokrasi yang menghambat pergerakan para pelaku usaha lokal.
“Pemerintah harus menciptakan iklim yang sehat. Usaha besar harus dapat berkembang dan memberi manfaat bagi negara, sementara usaha kecil juga perlu memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Ketika masyarakat mampu menciptakan lapangan kerja sendiri, tugas pemerintah adalah menghadirkan regulasi yang mendukung agar usaha mereka terus berkembang,” katanya.
Dian menekankan, meskipun penguatan karakter kebangsaan dan rasa cinta tanah air adalah elemen fundamental yang mengikat identitas, realisasinya harus berjalan linear dengan ketersediaan peluang nyata di lapangan.
“Nasionalisme tetap penting karena menjadi bagian dari identitas kita sebagai bangsa. Namun, rasa cinta kepada negara juga harus didukung oleh kesempatan yang nyata untuk berkembang. Jika peluang bekerja, berinovasi, dan membangun masa depan tersedia, saya yakin semakin banyak talenta Indonesia yang memilih tetap berkarya dan membangun negaranya sendiri,” pungkasnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
