Penguatan kapasitas fiskal daerah sering dikaitkan dengan besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebuah daerah. Semakin besar anggaran yang dimiliki, seharusnya semakin besar pula kemampuan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan menghadirkan layanan publik. Namun, kondisi berubah ketika terdapat pemangkasan transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang tidak lagi sebesar beberapa tahun lalu. Sementara, pembangunan terus berjalan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik semakin tinggi.
Berdasarkan data dari salah satu Ekonom Universitas Paramadina mencatat bahwa porsi transfer ke daerah terhadap APBN terus mengalami penurunan. Jika sebelumnya berada di kisaran 30 persen, porsinya turun menjadi sekitar 18 persen pada 2026 dan diperkirakan kembali menurun menjadi 17 persen pada 2027. Kondisi tersebut membuat banyak pemerintah daerah mulai memikirkan strategi pembiayaan yang lebih beragam agar pembangunan tidak kehilangan momentum.
Tekanan terhadap ruang fiskal juga dirasakan oleh Jakarta. Pada 2026, alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemprov DKI Jakarta turun menjadi Rp11,15 triliun dari Rp26,14 triliun pada 2025. Penurunan ini membuat ruang fiskal daerah menjadi lebih terbatas untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Meski begitu, Pemprov DKI Jakarta tetap berupaya menjaga kesinambungan program prioritas melalui pengelolaan kas yang efektif dan akuntabel. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan pentingnya sumber pembiayaan yang lebih beragam agar pembangunan tetap berjalan.
Sementara menunggu penyaluran DBH, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap menjaga keberlanjutan program prioritas dan pelayanan publik melalui pengelolaan kas daerah dengan efektif, efisien, dan akuntabel. Setelah DBH diterima, dana tersebut akan dioptimalkan sesuai prioritas pembangunan daerah, terutama untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan infrastruktur, dan mendukung berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dengan tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
Di tengah ruang fiskal yang semakin terbatas, pemerintah daerah tentu perlu mencari cara agar pembangunan tetap berjalan tanpa mengganggu keberlanjutan anggaran. Diversifikasi sumber pembiayaan akhirnya menjadi salah satu pilihan yang mulai dipertimbangkan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah senilai Rp3,5 triliun sebagai bagian dari skema creative financing. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, sepertinya Jakarta akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang memanfaatkan instrumen pasar modal untuk membiayai pembangunan. Dana tersebut direncanakan mulai dihimpun pada 2027, bertepatan dengan peringatan lima abad Kota Jakarta.
Sebagai konteks, obligasi daerah merupakan surat utang jangka menengah atau panjang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek investasi publik. Instrumen ini digunakan untuk mendanai pembangunan yang memiliki manfaat jangka panjang, seperti infrastruktur, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, hingga sarana publik lainnya. Di sisi lain, obligasi daerah juga menjadi salah satu upaya memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah melalui sumber pembiayaan di luar APBD.
Rencana ini tentu memunculkan ragam respons yang beredar. Sebagian kita melihatnya sebagai bagian dari sebuah inovasi dalam pengelolaan keuangan, sebagian lainnya mempertanyakan urgensinya. Wajar saja jika pertanyaan itu muncul, karena mengingat Jakarta adalah daerah dengan kapasitas fiskal yang cukup kuat, dengan nilai APBD DKI Jakarta tahun 2026 mencapai sekitar Rp81 triliun.
Dengan kondisi seperti itu, kenapa masih perlu menerbitkan obligasi, ya? Padahal, sebagai orang awam saja kita bisa melihat kalau kondisi keuangan Jakarta seharusnya tergolong sehat jika dibandingkan dengan daerah lain.
Hal ini diperkuat oleh statement dari Menteri Keuangan RI yang juga mempertanyakan mengenai urgensi Jakarta memilih menerbitkan obligasi ketika masih terdapat dana yang belum terserap. Mungkin ini bisa menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan pembiayaan publik memang harus memiliki dasar yang kuat dan tujuan yang jelas.
Namun, Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa penerbitan obligasi bukan dilakukan karena kas daerah sedang kosong. Gubernur DKI Jakarta menjelaskan bahwa instrumen ini dipilih untuk memperkuat kesehatan fiskal sekaligus membuka alternatif pembiayaan pembangunan. Nilai Rp3,5 triliun juga dipilih secara bertahap karena ini merupakan pengalaman pertama bagi Jakarta.
Cara pandang ini yang rasanya menarik untuk kita sedikit lebih cermati. Selama ini, pembangunan daerah sangat bergantung kepada APBD, sementara kebutuhan investasi perkotaan terus berkembang. Misalnya, Jakarta membutuhkan sekolah baru untuk menjawab pertumbuhan penduduk usia sekolah. Selain itu juga memerlukan rumah sakit yang lebih modern, sistem transportasi yang semakin terintegrasi, pengendalian banjir yang berkelanjutan, hingga penyediaan hunian yang layak.
Barangkali, obligasi daerah sebaiknya dipahami sebagai salah satu instrumen untuk membiayai aset publik yang umur manfaatnya juga panjang. Dana hasil penerbitan obligasi direncanakan digunakan untuk kepentingan dasar kebutuhan publik, seperti pembangunan LRT Fase 1C Manggarai - Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah, unit sekolah baru, embung, polder pengendali banjir, serta rumah susun.
Meski begitu, instrumen ini membawa konsekuensi yang harus tetap dipenuhi pemerintah daerah tentang kewajiban membayar pokok dan kupon sesuai jadwal. Dengan tenor yang direncanakan maksimal tujuh tahun ini, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya memastikan jangan sampai menjadi beban bagi kepala daerah berikutnya.
Mengingat karena obligasi merupakan instrumen utang, perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengukur sejauh mana kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah membayar utang di era kepemimpinan saat ini, tanpa membebani kepada kepala daerah selanjutnya. Setiap proyek yang dibiayai harus memiliki perencanaan yang matang dan proses pengadaan yang berjalan secara transparan.
Pemerintah telah mengusulkan rencana tersebut dalam Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun 2027, berkoordinasi dengan pemerintah pusat, serta memperoleh pendampingan dari Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan, World Bank, UNDP, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Harapannya, dengan pertumbuhan sekolah yang bertambah, layanan kesehatan yang semakin baik, transportasi publik yang terhubung, serta kawasan yang lebih aman dari banjir akan menjadi bukti bahwa instrumen pembiayaan dapat diterjemahkan menjadi salah satu penunjang kualitas hidup yang lebih baik.
Perubahan selalu membutuhkan keberanian untuk mencoba pendekatan yang berbeda, sekaligus kedewasaan dalam mengelola setiap risikonya. Jika details skema program ini baik, obligasi daerah dapat menjadi awal dari chapter baru dalam pembiayaan pembangunan di Jakarta. Sebuah langkah yang membuka jalan bagi model pembangunan daerah menjadi adaptif di masa depan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
