Jutaan lulusan baru memasuki pasar kerja setiap tahun. Jumlah itu berasal dari lulusan sekolah menengah dan perguruan tinggi yang mencari pekerjaan di tengah perubahan kebutuhan industri.
Guru Besar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, Prof. Dr. R. Agus Sartono, M.B.A., menilai persoalan penyerapan lulusan perlu dilihat dari hubungan antara pendidikan dan kesempatan kerja.
“Apapun jenjang dan jenis pendidikan, bottom line-nya adalah kebekerjaan lulusan. Dengan kata lain waiting time bisa semakin singkat agar tidak justru menambah pengangguran,” ujar Agus dikutip dari UGM.
Data Sakernas BPS Mei 2026 mencatat jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,22 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka turun 0,03 persen menjadi 4,65 persen.
Namun, pengangguran usia 15 hingga 24 tahun meningkat 1,01 persen menjadi 17,37 persen. Lulusan SMK mencatat tingkat pengangguran tertinggi sebesar 7,68 persen. Lulusan SMA menyusul dengan angka 6,17 persen.
3,4 Juta Lulusan Baru Mencari Kerja
Agus menyebut sekitar 3,7 juta lulusan SMA, SMK, MA, dan sederajat menyelesaikan pendidikan setiap tahun. Sekitar 1,9 juta orang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Sementara itu, sekitar 1,6 juta lulusan sekolah menengah langsung mencari pekerjaan. Perguruan tinggi juga menghasilkan sekitar 1,8 juta lulusan yang masuk pasar kerja.
Jumlah pencari kerja baru dari dua kelompok tersebut mencapai sekitar 3,4 juta orang setiap tahun. Jika digabungkan dengan 7,22 juta pengangguran yang telah ada, terdapat sekitar 10,62 juta orang yang bersaing mendapatkan pekerjaan.
“Angka-angka ini tidak banyak mengalami perubahan selama sepuluh tahun terakhir karena luaran pendidikan di jenjang SLTA dan pendidikan tinggi tidak bisa dihentikan,” kata Agus.
Menurut Agus, jumlah lulusan yang terus bertambah perlu diikuti penciptaan kesempatan kerja. Iklim usaha yang kondusif dibutuhkan agar pasar kerja dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja.
Teknologi Membuat Persaingan Makin Selektif
Perkembangan teknologi mengubah kebutuhan dunia usaha. Perusahaan menggunakan otomatisasi untuk meningkatkan efisiensi sehingga kebutuhan terhadap tenaga kerja menjadi lebih selektif.
Situasi tersebut membuat sebagian lulusan perguruan tinggi menerima pekerjaan di bawah kualifikasi pendidikannya. Persaingan juga semakin ketat karena pencari kerja memiliki tingkat kompetensi yang beragam.
“Kewaspadaan diperlukan di tengah ancaman gelombang PHK akibat otomatisasi dan disrupsi teknologi,” tuturnya.
Kondisi pasar kerja tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap lulusan yang tidak hanya memiliki ijazah. Dunia usaha juga membutuhkan keterampilan yang sesuai dengan pekerjaan serta kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan.
Pengangguran Berkaitan dengan Kemampuan Menabung
Pengangguran dan pendapatan rendah berdampak pada kemampuan masyarakat membentuk tabungan. Ketika pendapatan terbatas, kebutuhan konsumsi dapat mendorong masyarakat menggunakan pembiayaan berbasis utang.
Data Otoritas Jasa Keuangan mencatat nilai pinjaman daring legal mencapai Rp105,14 triliun pada Juni 2026. Nilai tersebut meningkat 25,88 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
“Ini menjadi peringatan serius betapa bahayanya jika konsumsi dibiayai dengan utang,” ujar Agus.
Agus menyebut rendahnya kemampuan pembentukan modal melalui tabungan dan meningkatnya kredit konsumtif dapat menjadi persoalan jangka panjang bagi perekonomian. Persoalan tersebut perlu diperhatikan ketika penduduk usia produktif mulai bergeser menuju kelompok usia lanjut.
Pendidikan Vokasi Perlu Terhubung dengan Industri
Agus mendorong kelanjutan revitalisasi pendidikan vokasi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.
Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri. Program magang juga dinilai dapat membantu mahasiswa dan peserta didik mengenal lingkungan kerja.
Kerja sama antara pemerintah, industri, dan institusi pendidikan diperlukan untuk memperkecil kesenjangan kompetensi. Institusi pendidikan dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan pekerjaan, sedangkan industri dapat terlibat melalui magang dan pendampingan teknis.
Agus juga menyebutkan soal pembangunan politeknik di kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Lokasi tersebut dapat mendekatkan pendidikan vokasi dengan perusahaan serta membuka akses magang dan pendampingan teknis.
Pendidikan vokasi tidak hanya diarahkan untuk menyiapkan tenaga kerja. Lulusan juga diharapkan memiliki kemampuan membangun usaha yang dapat membuka kesempatan kerja baru.
Selain itu, revitalisasi pendidikan vokasi perlu berjalan bersama industrialisasi. Pendidikan dapat menyiapkan kompetensi, tetapi perusahaan dan sektor usaha tetap dibutuhkan untuk menyediakan pekerjaan.
Pemerintah juga didorong memperkuat kualitas pendidikan tinggi. Agus menempatkan riset dan inovasi sebagai bagian penting dari pengembangan perguruan tinggi.
Dengan jumlah pengangguran 7,22 juta orang dan sekitar 3,4 juta pencari kerja baru setiap tahun, persoalan penyerapan lulusan mencakup pendidikan, kompetensi, serta kapasitas industri dalam menyediakan pekerjaan.
“Pemerintah juga perlu mendorong industrialisasi agar tercipta lebih banyak kesempatan kerja,” tutur Agus.
2.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
