Kementerian Perhubungan berupaya memperkuat urat nadi transportasi laut Indonesia. Untuk tahun 2026, sebanyak 197 trayek angkutan laut bersubsidi telah disiapkan. Fokus utamanya jelas, yakni memastikan masyarakat di pelosok nusantara tetap terhubung dengan pusat-pusat ekonomi nasional.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Panjaitan, menegaskan bahwa penandatanganan perjanjian terpadu untuk trayek ini dilakukan lebih awal. Tujuannya agar tidak ada jeda atau kekosongan pelayanan saat pergantian tahun anggaran. Transportasi laut bagi wilayah T3P bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk mobilitas orang maupun barang pokok.
Berikut rincian cakupan layanan laut bersubsidi 2026:
Pelayaran Perintis Penumpang: 107 trayek yang melayani rute-rute terpencil.
Tol Laut: 41 trayek khusus untuk menekan disparitas harga barang pokok.
Kapal Khusus Ternak: 6 trayek untuk mendukung distribusi protein hewani ke sentra konsumsi.
Kapal Rede: 18 trayek untuk melayani perairan pelabuhan yang sulit dijangkau kapal besar.
PSO Ekonomi: 25 trayek kapal penumpang kelas ekonomi.
Dengan adanya subsidi atau Public Service Obligation (PSO), diharapkan harga barang di wilayah timur Indonesia atau daerah perbatasan bisa lebih stabil dan setara dengan wilayah barat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
