Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 dengan total sebesar Rp 81,3 triliun. “Mengenai angkanya, walaupun dipotong DBH kita Rp 15 triliun, jadi APBD kita kita ketuk Rp 81,3 triliun” Ungkap Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin pada Rapat Paripurna DPRD Jakarta di Jakarta (12/11/2025)
Jumlah ini mengalami penurunan sekitar Rp10 triliun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp91,34 triliun. Namun DPRD memastikan program bantuan sosial (bansos) tetap berjalan tanpa pemotongan. “Untuk bansos Insya Allah tidak ada pemotongan, semua program kita memang untuk 10 bulan dulu, nanti di anggaran perubahan, kita anggarkan,” Imbuh Khoirudin
Merespon hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan segera menuntaskan persoalan tersebut. Ia memastikan program subsidi pangan tetap menjadi prioritas utama Pemprov DKI dan tidak akan dipangkas. Pramono juga membuka peluang penyesuaian melalui APBD Perubahan jika nantinya diperlukan demi menjaga keberlanjutan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Pramono mengakui adanya tantangan akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat yang memaksa Pemprov DKI melakukan penyesuaian anggaran. Meski begitu, ia menegaskan komitmen untuk tetap memprioritaskan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga dan penguatan ekonomi Jakarta. Dengan disahkannya APBD DKI 2026, pemerintah optimistis perekonomian Jakarta akan terus tumbuh dan seluruh program pembangunan dapat berjalan efektif serta memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Pramono menegaskan pentingnya sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan berorientasi hasil. "Mewakili jajaran eksekutif, saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026," ucapnya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
