Perum Bulog mengonfirmasi akan menyalurkan sekitar 720.000 ton beras yang ditujukan kepada 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Jumlah ini sedikit meningkat dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar 707.929 ton.
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat kelas bawah. Di samping bansos, instrumen pengendalian harga melalui beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga diperkuat dengan target penyaluran 1,5 juta ton sepanjang tahun.
Perbedaan mencolok pada tahun ini adalah konsistensi distribusi. Jika pada 2025 penyaluran SPHP sempat terjeda dan hanya efektif selama 8 bulan, pada 2026 distribusi akan dilakukan tanpa henti selama 12 bulan. Namun, Bulog akan menerapkan strategi fleksibel dengan mengurangi volume di daerah sentra produksi saat musim panen raya untuk melindungi harga gabah petani.
Berikut adalah rincian alokasi pangan Bulog untuk 2026:
- Bansos Beras: 720.000 ton untuk 18 juta penerima manfaat (periode 4 bulan).
- Beras SPHP: Target 1,5 juta ton dengan distribusi sepanjang tahun.
- Bantuan Darurat: Alokasi cadangan 25.000 ton untuk antisipasi bencana atau kondisi khusus.
- Cadangan Jagung: Peningkatan pengadaan hingga 1 juta ton untuk program prioritas pemerintah.
Langkah ini sejalan dengan keputusan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menaikkan target Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton. Penambahan stok ini sangat krusial, tidak hanya untuk bansos dan SPHP, tetapi juga untuk menyokong kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi fokus utama pemerintah tahun ini.
Dengan stok beras Bulog yang telah mencapai 3,24 juta ton pada awal Januari 2026, pemerintah optimis ketersediaan pangan nasional berada dalam kondisi aman tanpa perlu melakukan impor dalam waktu dekat.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
