Kementerian Kehutanan (Kemenhut) secara resmi memperbolehkan masyarakat untuk memanfaatkan kayu-kayu hanyut yang menumpuk di wilayah terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kebijakan ini ditujukan sebagai langkah darurat untuk membantu pemulihan pascabencana.
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kemenhut, Laksmi Wijayanti, menegaskan bahwa kayu tersebut dapat digunakan sebagai material pembangunan rumah dan fasilitas umum.
“Kami kembali menegaskan bahwa pemanfaatan kayu hanyutan dilakukan semata-mata untuk penanganan darurat bencana, rehabilitasi, dan pemulihan pascabencana. Ini adalah langkah kemanusiaan, untuk membantu masyarakat bangkit kembali,” jelas Laksmi, dikutip dari Antara.
Kebijakan ini tertuang dalam surat edaran Dirjen PHL tanggal 8 Desember 2025. Meski bersifat kemanusiaan, pemanfaatan harus mematuhi prinsip legalitas.
“Kayu hanyutan dapat dikategorikan sebagai kayu temuan. Karena itu, pengelolaannya harus tetap menjunjung prinsip legalitas, ketertelusuran, dan keterlacakan. Kita tidak ingin niat baik ini disalahgunakan,” tegas Laksmi.
Untuk mencegah penyalahgunaan, pemerintah menghentikan sementara pemanfaatan dan pengangkutan kayu bulat di tiga provinsi tersebut.
Proses penyaluran kayu hanyutan akan diawasi secara ketat dan terpadu oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum guna memastikan bantuan tepat sasaran dan mempercepat pemulihan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
