Kementerian Dalam Negeri memperluas akses pelatihan dan program beasiswa luar negeri bagi para Aparatur Sipil Negara. Peningkatan kapasitas SDM ini disiapkan untuk memperkuat sistem tata kelola pemerintahan yang profesional dan berdaya saing.
Pusat Fasilitasi Kerja Sama Kemendagri menggelar lokakarya pelatihan beasiswa internasional untuk lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menyampaikan bahwa transformasi birokrasi memerlukan dukungan aparatur yang adaptif.
Regulasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 memberikan ruang bagi tiap aparatur untuk mengembangkan kompetensi secara formal maupun informal. Skema pengembangan mencakup program tugas belajar, kursus singkat, fellowship, hingga pertukaran pegawai antarinstansi.
Pengalaman studi di luar negeri diharapkan mampu mendorong penguasaan teknologi serta memperluas jejaring kerja sama internasional. Sekembalinya ke Tanah Air, para lulusan difungsikan sebagai pendorong inovasi kebijakan publik di daerah.
"Transformasi tata kelola pemerintahan hanya akan berhasil jika didukung aparatur yang kompetitif, adaptif, inovatif, dan berdaya saing global," kata Bahtra Banong.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
