Pemerintah Indonesia secara resmi mengajukan "Indonesian Proposal for a Legally Binding International Instrument on the Governance of Copyright Royalty in Digital Environment" dalam sidang Komite Tetap Hak Cipta dan Hak Terkait (SCCR) Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO) di Jenewa, Senin (1/12/2025).
Inisiatif yang digagas sejak Mei 2025 ini merupakan langkah strategis untuk memperjuangkan keadilan dalam distribusi royalti global di era digital, yang dinilai timpang.
Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno, yang memimpin delegasi, menekankan bahwa ketimpangan ini adalah persoalan fundamental.
“Realitas ini tidak semata-mata merupakan persoalan ekonomi, ini adalah persoalan keadilan, kewajaran, dan pengakuan moral,” tegasnya.
Ia mengutip data UNESCO dan Bank Dunia yang memperkirakan kerugian royalti musik dan audiovisual global mencapai 55,5 miliar dolar AS per tahun yang tidak pernah diterima pencipta.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (dalam naskah asli disebut Supratman Andi Agtas) menyoroti akar masalahnya pada dominasi platform digital.
“Dalam ekosistem digital, siapa yang menguasai data, dia yang menguasai nilai. Ini lah akar persoalan royalti global saat ini,” ungkapnya. Proposal Indonesia menawarkan tiga pilar solusi: standardisasi metadata global, kewajiban transparansi lintas negara, dan mekanisme pengawasan audit internasional.
Instrumen yang mengikat secara hukum dinilai penting untuk memastikan keberlakuan. “Tanpa kewajiban hukum dan sanksi yang tegas, transparansi hanya akan menjadi komitmen moral yang tidak memiliki daya paksa,” tambah Yasonna.
Dengan proposal ini, Indonesia berambisi menciptakan arsitektur baru tata kelola royalti yang adil dan transparan, yang diyakini akan meningkatkan nilai ekonomi kreator Indonesia secara signifikan.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
