Untuk yang kesekian kalinya, bangsa Indonesia memperingati sekaligus merayakan hari jadi Korps Pegawai Republik Indonesia ke-53 tahun. 53 tahun bukanlah sebuah usia baru, bukan jua usia anak balita yang notabene masih anak kemarin sore.
Namun usia ke-53 tahun seyogianya sudah bisa disejajarkan dengan usia layaknya orangtua. Dengan segudang pengalaman, asam garam kehidupan dan falsafah hidup yang siap ditularkan kepada tunas muda bangsa Indonesia kedepan.
Ya, hari ini tepat tanggal 29 November 2024, Korps Pegawai Republik Indonesia yang acapkali disingkat KORPRI, memperingati hari jadinya ke-53 tahun. Berdiri sejak 29 November 1971, KORPRI sudah menghiasi sejarah bangsa.
Sebagai wadah bagi para aparatur negara di zaman itu, KORPRI seringkali dihadapkan dengan beraneka ragam tantangan zaman rezim pemerintahan yang berjalan.
Terminologi dan label "politik praktis" misalnya kerapkali dihadapi para PNS ketika zaman orde baru melanda nusantara. 32 tahun perjalanan orde baru, mulai tahun 1966 hingga tahun 1998, para aparatur kita dihadapkan berbagai dilema.
Satu sisi kadang berdiri menyokong ketiak penguasa dengan afiliasi dan stereotipe politik partai beringin yang mengiringi 32 tahun pemerintahan rezim orde baru. Sementara disisi lain, para aparat yang digaji rakyat juga wajib memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik kepada bangsa, negara dan masyarakat.
Bertanggungjawab hierarkis kepada elit penguasa sebagai pihak yang superior, namun disisi lain yang bersamaan PNS juga wajib memperhatikan hubungan egaliter atau bahkan hubungan subordinat kepada masyarakat.
Karena seyogianya, PNS adalah rakyat juga yang "kebetulan" diamanatkan negara untuk memakai seragam dinas dengan sejumlah kewenangan dan anggaran tertentu. Ibarat film komedi Warung Kopi Dono Kasino Indro (Warkop DKI) pada era 1980-an berjudul "Maju Kena, Mundur Kena". PNS maju kena, namun mundur juga kena. Serba dilematis.
Perjuangan belum selesai, kawan GNFI. Memasuki era reformasi (1998) lalu era pasca reformasi hingga dewasa ini, PNS seringkali dihadapkan pada terminologi netralitas. Preferensi pada kalangan partai politik tertentu atau afiliasi terhadap pejabat politik tertentu, mengakibatkan PNS wajib menyadari bahwa mereka hidup tidak pada ruang hampa udara yang serba steril dan vakum.
Ada irisan antara dunia pemerintahan, pelayanan publik, politik, hukum hingga sosial-budaya. Salah bersikap sedikit, bisa fatal akibatnya. Berfoto saja dengan kode isyarat jari tertentu bisa disalahartikan publik dengan tidak netral, mendukung pasangan kepala daerah tertentu, partai politik hingga pejabat politik tertentu.
Terutama di era kampanye hingga pemilihan kepala daerah serentak yang sudah digelar secara aman sukses tertib lancar dihelat di nusantara pada tanggal 27 November 2024 silam.
Puji Tuhan bangsa kita sudah melewati gelaran pilkada serentak beberapa hari silam. Relatif lancar dan tidak ada kendala berarti bagi penyelengaraan pemilihan gubernur walikota dan bupati se-Indonesia.
Pemilhan kepala daerah serentak mencakup wilayah sebanyak 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kotamadya. Riak-riak dan gesekan kecil memang tetap ada di beberapa daerah, namun sebagian besar bisa diredam dan ditanggulangi secara profesional serta kompeten oleh bangsa kita. Salut!
Ke depan, KORPRI adalah mitra tetap pemerintah, mulai elit bangsa yakni Presiden Republik Indonesia hingga masyarakat di level terbawah. Dengan tema dan semangat "KORPRI Untuk Indonesia" yang digaungkan secara nasional pada HUT KORPRI kali ini, maka kami siap mendukung program Asta Cita pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, untuk era 2024 - 2029 hingga seterusnya. Selama hayat masih dikandung badan bagi insan KORPRI di seluruh dunia.
Insan KORPRI sadar dan paham betul akan sumpah Panca Prasetya KORPRI yang melekat pada setiap insan aparatur di seantero wilayah Republik Indonesia bahkan dunia. Panca Prasetya KORPRI bukan hanya sumpah seremonial yang harus dilafalkan secara lantang pada mikrofon para protokol acara.
Namun harus dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Pertanggungjawaban kita semua insan aparatur negara, kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada sesama dan kepada bangsa serta tanah air kita.
Kiranya semangat dan misi Asta Cita tidak hanya mampu dilantunkan secara kata-kata saja di seluruh wilayah nusantara. Janji yang harus dilaksanakan dan direalisasikan menuju masyarakat cerdas sejahtera, berswasembada pangan, supremasi hukum dan politik, toleransi dan harmoni, hingga keadilan serta kesejahteraan rakyat yang wajib dikedepankan. KORPRI siap hadir mendukung dan melandasi semangat Asta Cita bagi bangsa.
Dirgahayu ke-53 tahun KORPRI. KORPRI untuk Indonesia! Teruslah melayani dan mengabdi bagi bangsa dan negara.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
