Pengesahan RUU KUHAP oleh DPR RI tempo hari memunculkan gelombang kecemasan di tengah masyarakat. Banyak warga merasa perubahan ini terjadi mendadak dan menimbulkan kekhawatiran mengenai bagaimana aturan baru tersebut akan memengaruhi kehidupan sehari-hari.
Rasa cemas ini diperkuat oleh minimnya sosialisasi sebelum pengesahan, sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi yang cukup mengenai substansi perubahan. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum, yang secara psikologis menjadi salah satu pemicu utama munculnya rasa tidak aman dalam konteks sosial.
Ketidakpastian tersebut semakin memuncak karena publik juga mengkhawatirkan perluasan kewenangan penyidik, seperti penangkapan, penahanan, hingga penyadapan. Bagi banyak orang, kewenangan yang semakin luas ini dianggap berpotensi mengganggu kebebasan sipil dan menurunkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Artikel ini berargumen bahwa pengesahan RUU KUHAP tidak hanya berdampak secara hukum, tetapi juga memicu perubahan psikologis yang signifikan pada masyarakat mulai dari kecemasan sosial, ketidakpercayaan terhadap aparat, hingga perubahan perilaku yang dapat dijelaskan melalui teori medan Kurt Lewin.
Mengapa Perubahan Regulasi Prosedur Pidana Dapat Menyentuh Psikologi Sosial Masyarakat?
Pengesahan RUU KUHAP membawa perubahan besar pada prosedur pidana, termasuk perluasan kewenangan penyidik dalam penyadapan dan tindakan hukum lainnya. Perubahan semacam ini sangat memengaruhi psikologi sosial karena masyarakat merasa privasi dan ruang aman mereka berpotensi terganggu.
Ketika informasi mengenai batasan kewenangan ini tidak disampaikan secara jelas, muncul persepsi ancaman dan ketidakpastian hukum yang memicu kecemasan kolektif. Hal ini sejalan dengan temuan Nainggolan dan Sumardiana (2025) yang menunjukkan bahwa kewenangan penyadapan dalam RUU KUHAP dipandang masyarakat sebagai area rawan penyalahgunaan bila tidak dilengkapi dengan mekanisme pengawasan yang kuat.
Menurunnya Kepercayaan Masyarakat kepada Aparat Penegak Hukum
Ilustrasi tulisan Stressed. Foto: Pexels | Tara Winstead
Kepercayaan publik sangat dipengaruhi oleh rasa transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengesahan hukum. Minimnya sosialisasi terkait RUU KUHAP membuat masyarakat merasa “tidak dilibatkan”, sehingga memunculkan persepsi bahwa aparat penegak hukum memiliki kendali lebih besar tanpa pengawasan publik.
Kekhawatiran ini makin menguat karena kewenangan penyadapan, penangkapan, dan penahanan dianggap berpotensi digunakan secara sewenang-wenang (kontraS, 2025). Menurut Nainggolan dan Sumardiana (2025), ketidakjelasan prosedur penyadapan menjadi salah satu faktor utama turunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Timbulnya Rasa Was-Was yang Menyebabkan Kecemasan Kolektif (Social Anxiety)
Ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kecemasan kolektif, terutama ketika masyarakat merasa berada dalam posisi rentan. Rasa was-was muncul karena publik tidak mengetahui bagaimana kewenangan baru aparat akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu contoh, banyak masyarakat yang takut dan khawatir saat ingin berkomentar di laman Instagram dan pemberitaan yang disampaikan media terkait dengan pengesahan RUU KUHAP.
Perceived threat & Korelasinya dengan Psikologi Gestalt
Dalam Field Theory yang dikembangkan Kurt Lewin, perilaku manusia dipengaruhi oleh life space, yaitu lingkungan psikologis yang mencakup faktor sosial, regulasi, serta persepsi ancaman. Ketika regulasi baru seperti RUU KUHAP dipersepsikan sebagai driving force (kekuatan pendorong) yang mengancam stabilitas sosial, masyarakat merespons melalui peningkatan restraining forces (kekuatan penahan) berupa kewaspadaan berlebihan, kecemasan, dan penurunan kepercayaan terhadap aparat.
Menurut Practical Psychology (2023), perubahan lingkungan sosial yang menimbulkan ketidakpastian mampu menggeser pola perilaku individu maupun kelompok secara signifikan, terutama ketika mereka menilai situasi tersebut berisiko atau tidak stabil.
Sebagai Masyarakat, Apa yang Harus Kita Lakukan?
Sebagai masyarakat, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kondisi kesehatan mental kita di tengah maraknya ketidakpastian hukum di Indonesia, yaitu:
Mengonsumsi Informasi dari Sumber Kredibel
Banyak pemberitaan yang bersifat spekulatif. Mengandalkan sumber resmi dan literatur akademik membantu mengurangi kecemasan karena pengetahuan yang jelas dapat menurunkan perceived threat.
Menghadirkan Distraksi yang Sehat
Ketegangan sosial dapat mengganggu keseharian. Kegiatan rekreatif atau hobi membantu memulihkan kondisi mental, terutama ketika situasi politik sedang memanas.
Menyuarakan Pendapat Secara Hati-Hati dan Berbasis Data
Dalam iklim hukum yang sensitif, penting untuk menyampaikan kritik berdasarkan sumber yang valid, termasuk kajian akademik agar diskusi publik tetap konstruktif.
Mencari Tahu Apa Isi dari KUHAP
Untuk menghindari kecemasan dan was-was, alangkah baiknya kita semua mencari tahu apa saja isi dari KUHAP dan juga mempelajari isi dari KUHAP tersebut dari sumber yang kredibel dan terpercaya.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
