Kondisi dunia yang semakin multiplex, kompetitif, dan tidak terprediksi mendorong Indonesia untuk terus berada dalam sistem multilateralisme. Hal ini memberikan ruang bagi negara berkembang seperti Indonesia untuk dapat tetap menentukan arah dan nasibnya sendiri sembari tetap menjaga kepentingan nasionalnya.
Indonesia sudah dikenal aktif berpartisipasi dalam berbagai agenda di panggung global. Hal ini tentu sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang diusung Indonesia sejak awal kemerdekaannya.
Tak hanya itu, rekam jejak diplomasi Indonesia di dunia juga dinilai baik. Ini dibuktikan dengan kepercayaan dunia pada Indonesia untuk memegang berbagai posisi strategis di organisasi maupun lembaga internasional.
Keterlibatan aktif itu tentu bukan tanpa sebab. Dengan bersikap proaktif, platform-platform tersebut dapat menjadi jembatan kepentingan demi memperluas ruang strategis hingga posisi tawar Indonesia.
Sebagai contoh, tahun 2025, Indonesia resmi bergabung dengan BRICS. Namun, di lain sisi Indonesia juga tengah mengupayakan untuk segera bisa menjadi bagian dari OECD. Meskipun dua organisasi ini tampaknya “berlawanan”, tetapi hal itu justru dianggap sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip bebas aktif—bebas menentukan jalur da aktif memanfaatkan tiap ruang kerja sama yang ada.
Kantongi Posisi Strategis di 10 Organisasi Dunia
Kawan GNFI, sepanjang 2025, Indonesia sukses mengantongi 10 posisi strategis di organisasi internasional. Merangkum dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, keaktifan Indonesia di berbagai arena multilateral itu merupakan strategi ketahanan berbasis jejaring, bukan kubu.
Lebih lanjut, Indonesia berhasil menjadi salah satu dari tiga negara yang terpilih sebagai Dewan Auditor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 2026-2032. Momen ini dianggap tepat dan sejalan dengan upaya reformasi PBB yang banyak digaungkan negara anggotanya.
Di forum teknis, Indonesia didapuk menjadi anggota Kategori C Dewan Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk periode 2026-2027. Lewat IMO, Indonesia bisa ikut terlibat dalam memperjuangkan standar keselamatan pelayaran.
Tak ketinggalan, Indonesia turut mendorong penguatan konektivitas pos dunia yang diharapkan dapat berdampak langsung ke UMKM dan lokapasar darng melalui keterlibatannya sebagai Dewan Administrasi Kesatuan Pos Sedunia (UPU). Jabatan ini bakal diemban pada 2025-2029.
Melalui ANTARA, beberapa keanggotaan lain yang diraih Indonesia adalah Koalisi Inovasi Kesiapan Epidemi (CEPI) periode 2025-2028, anggota Badan Eksekutif Program Permukiman PBB (UN Habitat) periode 2025-2029, dan anggota Dewan Eksekutif Komisi Oseanografi Antarpemerintah UNESCO 2025-2027.
Selanjutnya, Indonesia terpilih menjadi Sekretaris Jenderal Organisasi Produktivitas Asia periode 2025-2028, Dewan Operasional Pos UPU periode 2025-2029, anggota Komite Program dan Koordiasi PBB (UNCPC), serta anggota eksekutif Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW).
Selain itu, kabar lain yang sangat membanggakan adalah Indonesia terpilih sebagai Dewan HAM PBB untuk pertama kalinya. Indonesia menduduki jabatan ini selama satu tahun penuh di 2026.
Pada periode 2026-2027, Indonesia terpilih menjadi Ketua D-8. Forum negara-negara Global South itu banyak difokuskan pada isu ketahanan pangan dan energi, kerja sama ekonomi biru, sains, sampai teknologi guna membangun kekuatan serta ketahanan bersama.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
