Dalam tekanan ekonomi yang dihadapi oleh banyak dari negara lain saat ini, Indonesia justru mampu menunjukkan ketahanan yang tidak hanya terlihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga dari kekuatan fundamental yang menopangnya.
Ketika IMF, OECD, dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global hanya berkisar 2,6% hingga 3,3%, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto justru menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia diproyeksikan tumbuh tahun ini di atas 5,3%.
Pada kuartal pertama tahun ini, optimistis pertumbuhan Indonesia berada di kisaran 5,5%. Hal tersebut disampaikannya dalam acara Media Briefing: Update on Economic and Refork Measures di Badan Komunikasi Pemerintah RI, Senin (13/04).
Ketahanan ekonomi Indonesia tidak datang faktor eksternal semata, melainkan ditopang oleh kekuatan domestik yang nyata di tiga sektor sekaligus. Menurut theGlobalEconomy.com, dari sektor konsumsi rumah tangga masih menjadi motor penggerak utama dengan kontribusi 54% terhadap PDB, sementara data Mandiri Spending Index, salah satu indikator daya beli yang paling diandalkan, tercatat berada di level kuat, yakni 360,7.
Di sektor pangan, menurut data dari Badan Pangan Nasional, produksi beras nasional hampir menyentuh 34,7 juta ton, dengan stok cadangan beras Bulog mencapai 4,7 juta ton, yang menjadi salah satu cadangan beras terkuat yang pernah dimiliki Indonesia.
Kemudian, salah satu capaian yang mungkin luput dari perhatian publik namun sangat signifikan secara strategis adalah lonjakan transaksi mata uang lokal Indonesia di tingkat internasional. “Lalu transaksi mata uang lokal Indonesia tahun 2025 meningkat menjadi USD 25,6 miliar. Angka ini dua kali lipat dibandingkan tahun 2024, dengan negara-negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Jepang, dan China, yang sudah menerima transasi pembayaran QRIS Indonesia,” ucap Menko Airlangga.
Memasuki Q2 2026 dalam Posisi Kuat
Memasuki triwulan II 2026, Airlangga menyebut posisi Indonesia tetap solid. Hal ini dilihat dari inflasi yang terkendali, Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan yang sudah berlangsung 70 bulan tanpa putus, kepercayaan konsumen yang tinggi, dan sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansi dengan PMI 50,1, menurut data S&P Global.
Sementara cadangan devisa masih kuat dengan tercatat sebesar USD 148,2 miliar berdasarkan data Bank Indonesia (BI). Sektor perbankan pun disebut tetap solid dengan rasio permodalan yang kuat dan risiko kredit yang terkendali.
Dari sisi eksternal, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa ekspor komoditas unggulan seperti batu bara, karet, nikel, tembaga, dan aluminium mencapai USD47 miliar, yang memberikan natural hedging terhadap tekanan dari sektor minyak dan gas yang fluktuatif.
Hilirisasi: Dari Bahan Mentah Menjadi Nilai Tambah
Salah satu pilar transformasi ekonomi yang terus didorong Presiden Prabowo Subianto adalah hilirisasi, mengolah kekayaan alam Indonesia di dalam negeri alih-alih mengekspornya mentah-mentah. Data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal), Pada 2025, realisasi investasi hilirisasi mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar USD 36,4 miliar, tumbuh 43,3% dibandingkan tahun sebelumnya, dan berkontribusi 30,2% terhadap total realisasi investasi nasional.
Untuk memperkuat iklim investasi, pemerintah membentuk Satgas Percepatan dan Penyelesaian Pemasalahan Investasi (Satgas P2SP) dan refolusi regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 guna mendorong penyederhanaan perizinan melalui penerapan SLA, penguatan kebijakan berbasis risiko, serta digitalisasi melalui OSS-RBA, sekaligus membuka peluang investasi lebih luas. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pun terus berkembang di sektor strategis dari manufaktur maju, hilirisasi mineral, ekonomi digital, serta pariwisata dan kesehatan.
Dalam sesi diskusi, Menko Airlangga juga menyebut bahwa kebijakan subsidi energi yang dilakukan Pemerintah tetap difokuskan demi menjaga stabilitas harga dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di tengah lonjakan harga minyak dunia yang tak menentu, Pemerintah juga menyiapkan cadangan fiskal yang memadai sehingga kebijakan harga energi dapat dievaluasi secara berkala sesuai informasi terbaru secara global.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
