Setiap hari, kita disuguhi berbagai kabar dari ruang publik. Mulai dari dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran etik, konflik kepentingan, hingga pejabat yang saling melempar tanggung jawab ketika sebuah kebijakan menuai kritik.
Sebagian kasus berakhir di meja hijau, sebagian lainnya menguap begitu saja, dan tidak sedikit yang perlahan dilupakan seiring datangnya berita baru.
Lama-kelamaan, bukan hanya rasa marah yang memudar. Kepekaan kita pun ikut terkikis. Hal-hal yang dahulu terasa luar biasa perlahan berubah menjadi sesuatu yang biasa.
Saya baru benar-benar menyadari dampaknya ketika duduk di jok belakang sebuah ojek online baru-baru ini.
Saat itu, pengemudi tiba-tiba mengambil jalur yang berlawanan arah. Sebelum saya sempat menegur, Bapak pengemudi lebih dulu berkata,
"Lawan arah nggak apa-apa ya, Mas. Orang pejabat aja korupsi nggak apa-apa."
Saya terdiam.
Bukan karena kami sedang melawan arah, melainkan karena kalimat itu terdengar begitu jujur.
Ini bukan pengalaman yang hanya terjadi sekali. Di kesempatan lain, saya pernah mendapati pengemudi yang menerobos jalur TransJakarta atau melanggar aturan lalu lintas lain dengan pembenaran yang kurang lebih sama. Ada yang berkata, "Yang penting cepat." Ada pula yang kembali membandingkannya dengan perilaku para pejabat.
Yang menarik bagi saya bukanlah pelanggaran lalu lintasnya, melainkan logika di baliknya.
Seolah-olah ada kesimpulan yang perlahan tumbuh di tengah masyarakat, jika mereka yang memiliki kekuasaan bisa melakukan pelanggaran yang jauh lebih besar dan tetap bertahan di jabatannya, mengapa masyarakat kecil harus merasa bersalah ketika melakukan pelanggaran yang jauh lebih kecil?
Pertanyaan itu mungkin terdengar keliru. Namun, justru di situlah letak persoalannya.
Tulisan ini bukan untuk mewajarkan pelanggaran lalu lintas. Bukan pula untuk menyimpulkan bahwa setiap pelanggaran yang dilakukan masyarakat merupakan akibat langsung dari perilaku para pejabat.
Melawan arah tetap salah. Menerobos jalur busway tetap melanggar aturan. Korupsi, sekecil ataupun sebesar apa pun, tetap merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik.
Namun, kita juga tidak bisa menutup mata terhadap satu kenyataan bahwa masyarakat belajar dari apa yang mereka lihat.
Dalam Social Learning Theory, Albert Bandura menjelaskan bahwa manusia tidak hanya belajar melalui pengalaman pribadi, tetapi juga melalui pengamatan terhadap perilaku orang lain, terutama mereka yang memiliki status, pengaruh, dan otoritas.
Dalam kehidupan berbangsa bernegara, pejabat publik berada pada posisi tersebut. Dan dalam hal ini pula, perilaku para pemimpin menjadi referensi sosial yang diamati dan dinilai oleh masyarakat setiap harinya.
Itulah mengapa dampak korupsi sesungguhnya jauh lebih besar daripada sekadar kerugian negara.
Korupsi menggerus kepercayaan. Penyalahgunaan wewenang mengikis rasa keadilan. Konflik kepentingan yang dibiarkan membuat masyarakat mempertanyakan apakah aturan benar-benar berlaku sama bagi semua orang.
Ketika pejabat yang tersandung persoalan etik tetap dipertahankan, ketika pelanggaran diselesaikan dengan kompromi politik, atau ketika permintaan maaf dianggap cukup menggantikan pertanggungjawaban, masyarakat menangkap pesan yang tidak pernah diucapkan secara langsung: aturan ternyata bisa dinegosiasikan.
Pesan-pesan semacam inilah yang perlahan membentuk budaya di masyarakat.
Orang tidak lagi bertanya, "Apakah ini benar?"
Mereka mulai bertanya, "Kalau mereka saja bisa, mengapa saya tidak?"
Barangkali itulah mengapa kalimat pengemudi ojek itu terasa begitu mengganggu.
Bapak ojek ini bukan sedang membela korupsi. Ia sedang menunjukkan bahwa korupsi telah berubah menjadi simbol. Simbol bahwa pelanggaran adalah sesuatu yang bisa dicari pembenarannya.
Dan ketika simbol itu hidup dalam percakapan sehari-hari, kita patut bertanya apakah persoalan kita masih sebatas penegakan hukum, atau sudah bergeser menjadi krisis keteladanan.
Karena itu, tulisan ini bukan ditujukan kepada pengemudi ojek online.
Tulisan ini justru ditujukan kepada orang-orang yang telah diberi kepercayaan untuk memimpin negeri ini.
Setiap keputusan yang kita ambil, setiap pelanggaran yang kita anggap sepele, setiap penyalahgunaan kewenangan yang kita biarkan, setiap konflik kepentingan yang kita abaikan, dan setiap kompromi terhadap integritas yang kita lakukan tidak pernah berhenti di ruang rapat, gedung pemerintahan, atau meja persidangan...
Semua itu disaksikan oleh jutaan pasang mata dan perlahan membentuk cara masyarakat memandang aturan, keadilan, serta batas antara yang benar dan yang salah.
Pemimpin tidak hanya membuat kebijakan. Pemimpin juga membentuk budaya.
Ketika yang dipertontonkan adalah integritas, masyarakat belajar untuk percaya. Ketika yang dipertontonkan adalah keberanian bertanggung jawab, masyarakat belajar bahwa kesalahan harus diperbaiki. Namun ketika yang terus terlihat adalah impunitas, pembiaran, dan standar ganda dalam penegakan aturan, masyarakat perlahan belajar bahwa pelanggaran hanyalah persoalan siapa yang melakukannya.
Jika mereka yang diberi kepercayaan untuk memimpin negeri ini terus mempertontonkan bahwa pelanggaran dapat dimaklumi, integritas dapat dinegosiasikan, dan penyalahgunaan kewenangan dapat berlalu tanpa konsekuensi, lalu bangsa seperti apa yang sedang kita bangun?
Sebab pada akhirnya, masyarakat mungkin tidak menghafal seluruh isi undang-undang. Namun, kita akan selalu mengingat teladan yang diberikan oleh para pemimpin, para ulil amri yang telah diberi amanah untuk mengelola urusan negeri ini.
Dan saya, barangkali juga masyarakat kebanyakan berharap, suatu hari nanti, tidak ada lagi pengemudi yang merasa perlu membenarkan pelanggaran dengan berkata,
"Lawan arah nggak apa-apa ya, Mas. Orang pejabat aja korupsi nggak apa-apa."
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
