Bagi kita sebagai warga Jakarta, naik transportasi umum sudah menjadi makanan rutinitas. Memulai pagi hari dengan Transjakarta untuk bekerja, kemudian berganti MRT di tengah perjalanan, atau menyambungnya dengan KRL dan Mikrotrans. Semakin banyak pilihan, perjalanan antarwilayah pun rasanya semakin mudah.
Namun, pengalaman itu tidak sepenuhnya dirasakan oleh warga Jakarta yang tinggal di Kepulauan Seribu. Untuk keluar dari pulau tempat mereka tinggal, ada satu perjalanan yang harus dilewati dengan menyeberangi laut.
Kapal menjadi penghubung utama dalam keseharian mereka, mulai dari pergi ke sekolah dan bekerja hingga mengakses rumah sakit, pasar, dan berbagai layanan di pusat kota.
Situasi ini membuat rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengalihkan pengelolaan transportasi laut kepada Transjakarta mulai 2027. Selama ini, layanan penyeberangan menuju Kepulauan Seribu berada di bawah pengelolaan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Sementara itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan penyesuaian regulasi, termasuk mekanisme operasional dan skema tarif yang digunakan.
Pemprov DKI Jakarta ingin warga Kepulauan Seribu mendapatkan layanan transportasi yang lebih mudah, dan efisien. Perjalanan dari dan ke berbagai wilayah administrasi Jakarta menuju kepulauannya dapat lebih terstruktur.
Warga Kepulauan Seribu memiliki hak atas fasilitas transportasi publik yang setara dengan warga di lima kota administrasi Jakarta. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Transjakarta tidak terpisah dari keseharian warganya. Kepercayaan kita terhadap layanan ini terus meningkat, sehingga pengalaman itu menjadi salah satu alasan Pemprov DKI Jakarta memperluas peran Transjakarta hingga ke wilayah kepulauan.
Perluasan peran ini menjadi langkah menuju sistem transportasi Jakarta yang lebih utuh. Tentu kepastian tentang jadwal operasi menjadi salah satu hal krusial dalam kebaruan ini. Bagi warga pulau, waktu keberangkatan dan kepulangan sangat menentukan karena melekat dengan kondisi angin laut.
Ketika jadwal tidak pasti, warga perlu menyediakan waktu lebih panjang untuk perjalanan. Kondisi ini tentu menyulitkan mereka yang harus bekerja atau bersekolah di seberang pulau.
Harapannya pengelolaan oleh Transjakarta dapat memberikan kepastian transportasi bagi warga saat berangkat maupun ketika kembali ke Kepulauan Seribu.
Opini Warga Threads
Rencana menghadirkan layanan transportasi laut dengan biaya terjangkau mendapat sambutan positif. Dalam salah satu unggahan pada platform Threads, warganet berharap tarif kapal Transjakarta nantinya berada di kisaran Rp10.000 untuk pulau yang lebih dekat dan sekitar Rp35.000—Rp50.000 untuk rute yang lebih jauh.
Warganet lainnya menyebut akses menuju Muara Angke dan Pelabuhan Kali Adem sebenarnya sudah didukung layanan Transjakarta, seperti koridor 12A serta beberapa rute Mikrotrans.
Namun, menurutnya, hal yang masih perlu diperkuat adalah frekuensi kapal dan jam operasional. Dia menilai waktu perjalanan akan terasa lebih leluasa jika keberangkatan kapal tersedia sampai sore.
Komentar ini menarik karena memang sebaiknya integrasi transportasi tidak selesai hanya ketika dua moda berada di lokasi yang sama.
Bus yang tiba di pelabuhan harus bertemu dengan kapal pada waktu yang tepat. Jika bus tersedia sampai sore, kapal juga perlu memiliki jadwal yang mendukung. Begitu pula sebaliknya.
Pembenahan transportasi laut perlu melihat kehidupan masyarakat yang sudah berjalan di Kepulauan Seribu. Sebagian pelaku transportasi di lapangan merupakan masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan.
Mereka sudah mengenal karakter laut, rute perjalanan, kebiasaan penumpang, dan kondisi setiap pulau. Perubahan pengelolaan ini sebaiknya memberi ruang bagi masyarakat lokal untuk tetap terlibat dalam ekosistem transportasi laut Transjakarta.
Hal lain yang barangkali perlu diperhatikan adalah tentang karakter transportasi laut yang berbeda dengan transportasi darat pada umumnya.
Kapal berhadapan langsung dengan kondisi cuaca dan gelombang. Keselamatan penumpang harus menjadi perhatian utama. Informasi jadwal juga perlu mudah diperoleh ketika terjadi perubahan perjalanan.
Status sebagai warga Jakarta seharusnya tidak ditentukan oleh letak geografis tempat tinggal. Setiap warga memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan publik yang layak. Pemerintah perlu memastikan hak tersebut dapat dirasakan pada hal-hal yang mendasar dalam hidup.
Transjakarta di Kepulauan Seribu adalah upaya membawa pengalaman transportasi publik Jakarta dengan tantangan mobilitas yang berbeda. Warga tidak lagi melihat laut sebagai jarak yang memisahkan mereka dari Jakarta. Kini, mereka dapat melihatnya sebagai bagian dari perjalanan yang sama.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
