Indonesia tetap memegang posisi sebagai pemasok batu bara terbesar di dunia, namun riset dari NEXT Indonesia Center mengungkap adanya persoalan sistematis dalam tata kelola perdagangannya.
Ditemukan praktik manipulasi data perdagangan atau trade misinvoicing yang telah merugikan potensi penerimaan negara dalam jumlah besar. Negara tujuan ekspor utama, terutama India, teridentifikasi sebagai titik rawan tertinggi dalam manipulasi faktur ini.
Senior Analyst NEXT Indonesia Center, Sandy Pramuji, menjelaskan bahwa celah ini sering dimanfaatkan eksportir untuk menekan nilai invoice dengan dalih kualitas kalori yang rendah, padahal harga riil di pasar tujuan jauh lebih tinggi.
Lemahnya integrasi pengawasan antara rantai produksi dan ekspor membuat otoritas kepabeanan sulit memverifikasi nilai transaksi yang sebenarnya secara real-time.
“Praktik misinvoicing ini bukan sekadar kesalahan administratif, melainkan sebuah skema manipulatif terencana yang menggerus potensi penerimaan negara,” ujar Sandy.
Berdasarkan data riset, akumulasi manipulasi faktur ekspor ke India selama dua dekade terakhir mencapai angka fantastis sebesar 9,7 miliar dollar AS. Praktik ini semakin menonjol saat harga komoditas dunia melonjak. Sebagai contoh, pada 2008 saat harga batu bara menyentuh 190 dollar AS per ton, nilai under-invoicing tercatat mencapai sekitar 4,9 miliar dollar AS.
NEXT Indonesia Center menilai persoalan ini berakar dari pencatatan yang tidak rapi di hulu hingga hilir, mencakup data produksi, kualitas, hingga pelaporan nilai ekspor.
Masalah ini diperparah oleh adanya ketidaksinkronan data antara Kementerian ESDM dan Badan Pusat Statistik (BPS). Penerapan bea keluar yang akan kembali diberlakukan mulai 2026 dipandang sebagai instrumen strategis untuk memaksa kedisiplinan pelaporan data ekspor.
“Tanpa mekanisme pengujian kualitas yang ketat dan real-time, otoritas kepabeanan kita sepertinya akan terus terjebak dalam kesulitan untuk memverifikasi nilai ekspor yang sebenarnya,” tegas Sandy.
Penerapan bea keluar diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga menjadi alat kontrol untuk memastikan setiap ton batu bara yang keluar dari pelabuhan Indonesia tercatat dengan nilai yang jujur dan sesuai harga pasar global.
Cek berita, artikel, dan konten yang lain di Google News
